Medan | TNews : Pengamat agraria sekaligus tokoh masyarakat, Buya Fadli Kaukibi, S.H., C.N., mengingatkan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap waspada menghadapi dinamika politik nasional yang berkembang. Ia menegaskan, institusi Polri tidak boleh terseret dalam pertarungan kepentingan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Buya Fadli, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah berjuang keras membangun marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, seluruh jajaran Polri harus mendukung upaya tersebut dengan menjalankan tugas sesuai koridor hukum dan konstitusi.
"Kapolri telah berjuang keras membangun marwah kepolisian untuk menjalankan tugas sesuai koridor. Kita harus melihat bahwa di tubuh Polri masih banyak personel yang cinta hukum, cinta NKRI, dan cinta rakyat. Jangan sampai perjuangan membangun institusi Polri yang profesional justru dirusak oleh kepentingan politik tertentu," tegas Buya Fadli. Selasa (03/11/2026).
Ia mengingatkan, melihat dinamika politik nasional saat ini, jajaran kepolisian harus benar-benar berhati-hati agar tidak terjebak dalam situasi yang dapat memantik pertentangan antara kalangan umat Islam dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
"Jangan sampai Polri dijadikan alat atau ditarik ke dalam skenario yang memancing umat Islam berseberangan dengan pemerintah. Persoalan politik jangan dibungkus dengan sentimen agama. Polri harus tetap menjadi pengayom seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Dugaan Mafia Sumber Daya Alam dan Narkopolitik
Buya Fadli juga menyoroti dugaan adanya kelompok berkepentingan yang berupaya menunggangi dinamika politik nasional untuk mempertahankan kepentingannya.
Ia menyebut dugaan jaringan mafia pengeruk kekayaan alam, praktik narkopolitik, hingga kelompok yang disebutnya sebagai kekuatan neo-komunis sebagai hal yang perlu diwaspadai.
"Saya melihat ada potensi pihak-pihak berkepentingan yang ingin menunggangi konflik. Mulai dari mafia pengeruk kekayaan alam hingga jaringan narkopolitik. Jangan sampai konflik antara umat beragama, sesama umat, maupun masyarakat dengan pemerintah dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih besar," ungkapnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui penegakan hukum dan pembuktian yang objektif, bukan justru menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat.
Jokowi dan Gibran Diminta Legowo
Selain persoalan Polri, Buya Fadli turut menyoroti dinamika politik yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Ia meminta seluruh pihak bersikap legowo dalam menyikapi perbedaan pandangan serta polemik hukum yang berkembang di masyarakat.
"Jokowi dan Gibran harus legowo. Jangan sampai kepentingan pribadi atau keluarga justru mengenyampingkan kepentingan rakyat, keutuhan bangsa, dan stabilitas nasional. Negara ini jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun," tegasnya.
Buya Fadli juga menyinggung polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan persoalan ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Ia menilai, setiap persoalan hukum harus diselesaikan dengan mengacu pada putusan lembaga peradilan yang berwenang dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau sudah ada putusan lembaga peradilan, semua pihak harus menghormati dan tunduk pada hukum. Jangan sampai masyarakat mendapatkan contoh bahwa keputusan lembaga negara bisa diabaikan karena kepentingan politik atau kekuasaan," katanya.
Ia menambahkan, polemik mengenai ijazah maupun persyaratan pencalonan harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian hukum yang tepat. Klaim dan tuduhan yang berkembang di masyarakat tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum ada kepastian melalui proses yang berwenang.
Jangan Ada Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo dan Tubuh Polri
Hal paling penting yang ditekankan Buya Fadli adalah jangan sampai muncul fenomena matahari kembar, baik dalam kepemimpinan pemerintahan maupun di tubuh institusi Polri.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo harus berjalan dalam satu garis kepemimpinan yang jelas sesuai konstitusi. Tidak boleh ada dualisme kekuasaan yang menciptakan tarik-menarik kepentingan dan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jangan ada matahari kembar di pemerintahan. Presiden Prabowo adalah kepala pemerintahan yang menjalankan mandat konstitusi. Seluruh unsur pemerintahan harus bekerja dalam satu arah kebijakan dan koordinasi. Jangan ada kekuatan lain yang menciptakan dualisme kepemimpinan," tegas Buya Fadli.
Hal yang sama, lanjutnya, harus berlaku di tubuh Polri.
"Di tubuh Polri juga jangan ada matahari kembar. Kapolri harus menjadi pimpinan institusi yang menjalankan komando secara profesional berdasarkan aturan perundang-undangan. Jangan sampai ada pihak atau kekuatan tertentu di luar mekanisme resmi yang mencoba mengendalikan, memengaruhi, atau menciptakan dualisme komando di kepolisian," ujarnya.
Jangan Korbankan Persatuan Bangsa demi Kepentingan Politik
Buya Fadli kembali mengingatkan agar institusi Polri maupun kalangan umat beragama tidak ditarik ke dalam konflik politik praktis.
Ia meminta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen bangsa menjaga suasana kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
"Jangan seret Polri dan umat Islam ke dalam pertarungan politik. Jangan pula menjadikan agama sebagai alat untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Kita harus menjaga NKRI, menghormati konstitusi, dan memastikan hukum berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu," ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan soliditas seluruh elemen bangsa, termasuk dukungan institusi Polri yang profesional, independen, dan berintegritas.
"Jangan sampai kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok mengorbankan rakyat dan keutuhan bangsa. Yang harus kita jaga adalah Indonesia, bukan kepentingan politik segelintir orang. Hukum harus ditegakkan, Polri harus tetap bermartabat, dan pemerintahan harus berjalan dalam satu kepemimpinan yang konstitusional," pungkas Buya Fadli Kaukibi.
Menurutnya, stabilitas nasional hanya dapat terjaga apabila seluruh institusi negara bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, menghormati konstitusi, serta tidak memberikan ruang bagi kepentingan politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. (Iwan).
.jpg "Lewat Turnamen Domino Medan 2026, HGI Bawa Visi 'Satu Meja, Satu Dunia' untuk Cetak Atlet Berprestasi")
